DPMK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat Selenggarakan Rakornis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi teknis (rakornis) di Manokwari, Papua Barat, Senin, 16 April 2018.

“Rakornis ini adalah forum merumuskan rencana pemerintah provinsi dalam mengangkat harkat hidup masyarakat yang terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan,” kata Asisten II Pemerintah Provinsi Papua Barat, Jack Sawaki dalam sambutannya.

Jack juga mengatakan, rakornis ini hendaknya dapat memberi kekuatan, meningkatkan keberdayaan dan kemampuan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sesuai sumber daya tersedia kampung yang ada di 12 kabupaten.

Menurut Jack, kehadiran pemerintah diharapkan dapat memberi sentuhan dan dorongan kepada masyarakat, khususnya yang ada di kampung-kampung untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya dalam membangun diri dan keluarga masyarakat Papua secara mandiri. “Yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan daerah bahkan secara nasional,” katanya.

Jack juga mengatakan, karena program-program pemerintah harus diarahkan untuk meningkatkan rasa percaya diri, memacu kreativitas dan kemampuan berinovasi.

“Maka rakornis tahun 2018 berlangsung di bawah sorotan tema: membangun dari kampung dan sub tema: dengan rakornis tahun 2018, dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung bertekad mewujudkan kemandirian masyarakat lokal Papua,” jelas Jack.

Menurut Jack, pihaknya percaya tema dan sub tema tersebut akan memberi arah, khususnya dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung agar program dan kegiatannya dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kepala kampung dan perangkatnya.

“Sehingga mereka mampu menata administrasi pemerintahan dan cakap mengelola keuangan di kampungnya. Kita juga tahu, bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang desa dengan tegas telah menugaskan pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten atau kota mencurahkan perhatian ke desa atau kampung,” jelas Jack.

Menurut Jack, tahun ini dana desa dari APBN cukup besar, belum lagi ditambah dengan dana otonomi khsus (otsus) dari provinsi dan dana kampung dari kabupaten.

“Dana yang sudah disediakan begitu besar dibarengi dengan kesiapan SDM aparatur kampung. Kesadaran dan partisipasi masyarakat bahkan dukungan aktif pemerintah kabupaten dan provinsi,” kata Jack.

Untuk itu, kata Jack, hendaknya rapat ini dapat merumuskan program-program yang sejalan dengan semangat undang-undang desa dan visi pemerintah Provinsi Papua Barat. “Sebab semangat itu akan menentukan langkah kita dan program yang disusun juga harus konkrit dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung Provinsi Papua Barat, Jhon Rumbruren mengajak seluruh kepala dinas dan sekertaris serta seluruh aparatur daerah di wilayah Provinsi Papua  untuk memahami prinsip dasar otsus Papua. ***(Sumber:kabarpapua.co)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close